Konfigurasi Politik

1.      Perbedaan Politik Hukum Berdasarkan Konfigurasi Politik

Konfigurasi politik diartikan sebagai kekuatan-kekuatan politik yang riil dan eksis dalam suatu sistem politik.Konfigurasi politik memiliki susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan (berbeda), yaitu:

a.       Konfigurasi politik demokratis

Dimana susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik. Dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat, di dalam konfigurasi politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah. Karakter dari konfigurasi politik demokratis adalah populist, progressive, dan limited interpretation.

·         Konfigurasi politik demokratis melahirkan produk hukum yang sifatnya responsive.

b.      Konfigurasi politik otoriter

Dimana susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elite kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elite politik yang kekal, serta di balik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan. Karakter dari kofigurasi politik otoriter adalah elitist, conservatif, dan open interpretation.

·         Konfigurasi politik otoriter melahirkan produk hukum yang sifatnya ortodoks atau konservatif.

2.      Kerangka Hubungan Di Antara Stake-holders Politik Hukum Nasional

Rakyat

Eksekutif                                                     Legislatif                                           Yudikatif

(Presiden)                                                  ( DPR-DPD)                                           (MA)

 

Menteri        DP                                                     BPK                                        Bdn.Kehakiman

Dari gambar di atas, terlihat kekuasaan judicial, legislatif (pembuat peraturan), dan eksekutif (pelaksana), masing-masing dari cabang kekuasaan itu memiliki otoritas dan secara relatif memonopoli otoritas itu untuk menghasilkan kekuasaan yang spesifik. Walaupun demikian, itu tidak berarti ketiga institusi pokok negara modern itu tidak saling berinteraksi. Dalam beberapa keadaan, bahkan ketiga institusi itu mengembangkan hubungan kekuasaan yang secara inheren juga menyimpan prinsip saling ketergantungan.

Gambar di atas belum meliputi seluruh dari pemegang kekuasaan politik atau pihak yang berkepentingan. Dalam sistem politik dikenal istilah Infrastruktur politik yang meliputi: partai politik, kelompok kepentingan, kelompok masyarakat, jurnalis/pers, kelompok pelajar, media komunikasi politik,dll; dan Suprastruktur politik (eksekutif, legislatif, yudikatif). Yang keduanya merupakan faktor penting yang mempengaruhi politik hukum nasional kita.

3.      Hubungan Antara Demokratisasi dan Politik Hukum

Demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Adapun ciri-ciri negara demokrasi adalah:

a.       Supremasi hukum

b.      Pemilihan umum yang bebas

c.       Pemerintah dibawah kontrol nyata masyarakat

d.      Prinsip mayoritas

e.       Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis

Adanya demokratisasi dalam suatu negara memberi peluang kepada rakyat untuk ikut serta berpartisipasi  didalam menentukan kebijakan sehingga dapat melahirkan hukum yang sifatnya responsif. Dari hal itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa hubungan antara demokratisasi dengan politik hukum adalah demokratisasi akan melahirkan politik hukum yang terbuka, dalam artian memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi menentukan kebijakan baik yang sudah ada maupun yang akan ada tersebut tidak hanya didominasi oleh lembaga pemerintah/legislatif saja, tapi pikiran-pikiran masyarakat dan keadaan yang terjadi di masyarakat juga diambil dalam rangka penentuan kebijakan, sehingga produk hukum atau hukum yang akan diberlakukan lebih bersifat responsif dan aspiratif. 

Pengertian Politik Hukum

1.      PENGERTIAN POLITIK HUKUM

Politik hukum mempunyai pengertian yang bermacam-macam, hal tersebut disebabkan karena tiap-tiap ahli hukum memiliki pandangan sendiri-sendiri dalam mengartikan politik hukum itu.

Dibawah ini ada beberapa definisi yang akan disampaikan oleh beberapa ahli :

1. Satjipto Rahardjo

Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.

2. Padmo Wahjono

Politik Hukum adalah kebijaksanaan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu (menjadikan sesuatu sebagai Hukum). Kebijaksanaan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya.

3. L. J. Van Apeldorn

Politik hukum sebagai politik perundang-undangan. Politik hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan, pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja.

4. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto

Politik Hukum sebagai kegiatan-kegiatan memilih nilai- nilai dan menerapkan nilai-nilai.

5. Moh. Mahfud MD.

Politik Hukum adalah kebijaksanaan hukum (legalpolicy) yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah (Indonesia) yang dalam implementasinya melalui :

a.    Pembangunan hukum yang berintikan pembuat hukum dan pembaharuan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing dan atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan (ius constituemdum) hukum yang diperlukan.

b.   Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum.

6. Belleford

Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang membahas perubahan hukum yang berlaku (ius constitutum) menjadi hukum yang seharusnya (ius constituendum) untuk memenuhi perubahan kehidupan dalam masyarakat.

7. Lemaire

Politik hukum merupakan bagian dari kebijakan legislatif (wetgeving). Politik hukum merupakan politik perundang-undangan. Politik hukum merupakan bagian dari ilmu politik.

8. Utrecht

Politik hukum menentukan hukum yang sesungguhnya. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan sociale werkelijkheid (kenyataan sosial).

Pada prinsipnya politik hukum berarti kebijaksanaan negara mengenai hukum yang ada saat ini. Adanya kesamaan makna politik hukum dalam kedua dimensi pandangan tersebut terletak pada menegakkan perhatian terhadap hukum yang dicita-citakan/didambakan ( ius constituendum ) dan hukum yang ada pada saat ini ( ius constitutum ).

2.      CAKUPAN STUDI POLITIK HUKUM

Sampai saat ini belum terdapat kesepakatan tentang sasaran pokok bahasan politik hukum maka dapat dimengerti bahwa hingga kini belum terdapat pula kesamaan pengertian politik hukum yang dianut dan dikembangkan oleh berbagai Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum. Cakupan studi politik hukum itu sendiri sangat luas. Untuk mempelajari politik hukum kita harus mengurutkannya mulai dari bagaimana hukum itu dibentuk, atas dasar apa, dan bagaimana penerapannya.

Cakupan studi dari politik hukum tersebut harus memuat antara lain :

·         Inti Politik Hukum :

Politik Hukum mengandung arti kegiatan berdasarkan kekuasaan dalam negara berupa :

- Pengambilan keputusan

- Pembuatan kebijaksanaan dan

- Melakukan pembagian tentang ketentuan, tujuan dan melaksanakan tujuan hukum tertulis   dan hukum yang tidak tertulis.

·         Ruang lingkup Politik Hukum

- Hukum yang telah berlalu ( ius constitutum )

- Hukum yang sedang berlaku

- Hukum yang akan datang ( ius constituendum )

·         Obyek Ilmu Politik Hukum : hukum bukan politik

·         Subyek Politik Hukum : lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif

·         Hubungan politik hukum dengan ilmu hukum lain

3.      ARTI PENTING POLITIK HUKUM

Politik hukum tentu saja memiliki arti penting, karena setiap hukum yang dibuat, setiap hukum yang diterapkan di masyarakat, agar sesuai dengan kondisi di masyarakat itu sendiri harus diatur dengan hukum yang tepat. Politik Hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru didalam kehidupan masyarakat.

Politik Hukum mengejawantahkan dalam nuansa kehidupan bersama para warga masyarakat. Di lain pihak Politik Hukum juga erat bahkan hampir menyatu dengan penggunaan kekuasaaan didalam kenyataan. Untuk mengatur negara , bangsa  dan rakyat. Politik Hukum terwujud dalm seluruh jenis peraturan perundang - undangan negara.

Adanya Politik Hukum menunjukkan eksistensi hukum negara tertentu, bergitu pula sebaliknya, eksistensi hukum menunjukkan eksistensi Politik Hukum dari negara tertentu.

Sistem Outsourcing

A.   Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara besar, yang terletak di antara dua benua dan dua samudera. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara berpenduduk terbanyak di dunia, tidak kurang dari 240 juta jiwa mendiami wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini. Sebagai negara yang berpenduduk sangat padat, maka Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan sumber daya manusia yang sangat berlimpah apabila dilandasi dengan pelatihan dan pendidikan yang bermutu dan merata bagi segenap rakyatnya.

Tetapi banyaknya sumber daya manusia yang ada tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, Hamid Junaidi (2010, Kebijakan Fiskal Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Pokok Pembangunan, http://pemikircerdas.blogspot.com/) dalam blog nya menegaskan bahwa jumlah pengangguran pada tahun 2008 sebanyak 9,43 juta jiwa atau 8, 46%  dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Banyaknya jumlah pengangguran tersebut yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mencukupi berdampak pada perebutan dalam lowongan pekerjaan yang ada. Sering kita lihat fenomena angkatan kerja yang berbondong-bondong dalam melamar pekerjaan, melihat fenomena tersebut maka belakangan ini muncullah istilah outsourcing yang dianggap dapat menjembatani kepentingan antara para pencari kerja dan pemilik atau pemimpin perusahaan baik itu perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta.

Maka dari itu tugas ini dibuat untuk mengetahui secara garis besar apakah outsourcing itu, manfaat dan kerugiannya bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian outsourcing baik bagi pihak karyawan maupun pihak perusahaan, serta perlindungan hukum bagi para pekerja perjanjian outsourcing ini.

B.   Definisi Outsourcing

Sebelum kita membahas mengenai istilah outsourcing yang pada saat ini sedang menjadi trend atau model dalam dunia kerja, maka ada baiknya apabila kita terlebih dahulu mengetahui definisi dan pengertian dari outsourcing itu sendiri, Bima D hartono (2010, Outsourcing dan Perjanjian Kerja, http://bimadhartono. wordpress.com/) mengungkapkan bahwa outsourcing adalah suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, dimana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.

Lebih lanjut lagi, Gunarto Suhadi (2006, Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing, Penerbit Universitas Atma Jaya: Yogjakarta) mengatakan bahwa pengertian tenaga kontrak outsourcing nampaknya hanyalah pengertian practical saja terutama di pandang dari sudut pengusaha sebagai pemberi kerja. Dalam situasi sekarang ini di mana banyak berdiri perusahaan dan pabrik-pabrik maka nampaknya sulit bagi perusahaan untuk merekrut atau menjaring tenaga kerja dalam jumlah banyak secara langsung. Biasanya mereka meminta agen atau biro jasa umum yang dapat mengumpulkan tenaga kerja yang cukup. Lama kelamaan biro jasa ini pekerjaannya mengkhususkan diri dalam penyediaan tenaga kerja, dan jadilah mereka perusahaan penyedia tenaga kerja.

Kemudian Gunarto Suhadi berpendapat bahwa, defenisi yang paling dekat menurut undang-undang mengenai kontrak outsourcing terdapat pada Pasal 35 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri dari:

a.    Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan.

b.    Lembaga swasta yang berbadan hukum yang memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang di tunjuk.

Dari beberapa definisi di atas, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa secara garis besar tidak ada hubungan langsung antara perusahaan dengan pekerja, karena secara resmi pekerja adalah karyawan tetap dari perusahaan outsourcing. Gajinya pun dibayarkan oleh perusahaan outsourcing setelah pihaknya memperoleh pembayaran dari perusahaan pemakai tenaga kerja. Tentu saja gaji itu diberikan kepada tenaga kerja setelah dipotong oleh perusahaan outsourcing.

C.   Manfaat dan Kelemahan Sistem Outsourcing

Secara umum outsourcing banyak digunakan oleh perusahaan swasta dan BUMN, hal ini terlihat dari survei yang dilakukan menggunakan kuesioner dengan convinience sampling kepada 44 perusahaan (Hamid Junaidi, 2010, Penerapan Outsourcing di Perusahaan, http://junaidi-huang.blogspot.com/2010/04/penerapan -outsourcing-di-perusahaan.html). Dari 73%, perusahaan yang sepenuhnya menggunakan tenaga outsource merupakan jenis industri perbankan, kertas, jasa pendidikan, pengolahan karet & plastik, serta industri makanan & minuman. Sedangkan industri alat berat, mesin dan sarana transportasi (otomotif dan suku cadang) menggunakan tenaga outsource sebanyak 57.14%. Untuk industri farmasi & kimia dasar (80%), industri telekomunikasi & informasi teknologi (60%) dan industri lainnya sebanyak 50% terdiri dari industri jasa pemeliharaan pembangkit listrik, konsultan, EPC (enginering, procurement, construction), pengolahan kayu, kesehatan, percetakan & penerbitan, dan elektronik.
Jika dilihat dari status kepemilikan, diketahui bahwa BUMN, Joint Venture dan Nirlaba menggunakan 100% tenaga outsource dalam kegiatan operasionalnya. Sedangkan untuk swasta nasional menggunakan tenaga outsource sebanyak 57.69% dan swasta asing menggunakan sebanyak 85.71%.

Dari hasil survei tersebut dapatlah dilihat besarnya tenaga outsourcing yang dibutuhkan pada suatu perusahaan. Secara garis besar, outsourcing memberikan keuntungan kepada pemakai tenaga kerja dari kerepotan dalam hubungan karyawan dan majikan bagi perusahaan pemakai tenaga kerja. Perusahaan tidak perlu memikirkan berbagai kesulitan tentang tuntutan kenaikan upah (UMR), tidak perlu menanggung biaya kesehatan, biaya pemutusan hubungan kerja dengan karyawan outsourcing, dan lain-lain yang seharusnya menjadi beban majikan. Bahkan dapat diperjanjikan bahwa semua kerugian dan tuntutan disebabkan kesalahan pihak karyawan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan outsourcing.

Dilain pihak, sistem outsourcing juga dapat memberikan beberapa keuntungan bagi para pencari kerja, utamanya bagi pencari kerja yang baru saja lulus dari pendidikan yang telah di tempuhnya (fresh graduated). Dengan sistem outsourcing, pencari kerja tidak harus bersusah payah dalam mengajukan lamaran pekerjaannya, tidak harus memasukkan aplikasi lamaran pekerjaan pada tiap-tiap perusahaan dan bidang-bidang pekerjaan yang ditemuinya, serta mendapat pelatihan yang mencukupi dari perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing, kemudian tentu saja mendapatkan pengalaman yang berharga tentang dunia kerja.

Disamping memiliki kelebihan, outsourcing juga memiliki beberapa kelemahan, utamanya bagi para pekerja (Bima D hartono, 2010, Outsourcing dan Perjanjian Kerja, http://bimadhartono. wordpress.com/) , yaitu:

1.    sistem kerja outsourcing membuat status hubungan kerja buruh menjadi tidak jelas.

2.    outsourcing berakibatkan kepada semakin lemahnya posisi buruh dalam perusahaan.

3.    outsourcing akan menghilangkan hak serta jaminan masa depan buruh

4.    outsourcing mempraktekkan dehumanisasi atau pengingkaran hak dasar seseorang layaknya manusia yang bebas dan merdeka.

5.    outsourcing akan mengakibatkan tingkat pengangguran yang semakin tinggi.

6.    outsourcing akan semakin meminimalisir fungsi dan peran serikat dalam perusahaan.

Melihat besarnya manfaat serta beberapa kekurangan dari sistem outsourcing, maka tidaklah heran apabila menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat tentang keefektifan outsourcing dalam penerapannya di dunia kerja dewasa ini. Junaidi (2010, Definisi Outsorcing, http://junaidi-huang.blogspot.com/2010/04/definisi-outsourcing.html) merumuskan beberapa pro dan kontra dari pendapat masyarakat tentang sistem outsourcing tersebut, yaitu:

a.    Pro sistem outsourcing:

Ø  Business owner  bisa fokus pada core business

Ø  Cost Reduction

Ø  Biaya investasi berubah menjadi biaya belanja

Ø  Tidak lagi dipusingkan oleh turn over tenaga kerja

Ø  Bagian dari modernisasi dunia kerja.

b.    Kontra sistem Outsourcing:

Ø  Ketidakpastian status ketenagakerjaan dan ancaman PHK bagi tenaga kerja

Ø  Perbedaan perlakuan compencation and benefit antara karyawan internal dan karyawan outsource.

Ø  Career path di sistem outsourcing seringkali kurang terencana dan terarah.

Ø  Perusahaan pengguna jasa sangat mungkin memutuskan hubungan kerjasama dengan outsourcing provider dan mengakibatkan ketidakjelasan status kerja buruh.

Ø  Eksploitasi manusia.

Dengan melihat beberapa manfaat dan kekurangan sistem outsourcing di atas, maka mau tidak mau, kita dihadapkan pada pilihan untuk menjalankan sistem outsourcing ini demi mengikuti perkembangan dunia kerja dan keefektifan dalam penyaringan sumber daya manusia. Agar sistem outsourcing ini dapat berjalan dengan efektif, maka Junaidi (2010, Keefektifan Outsourcing,  http://junaidi-huang.blogspot.com/2010/04/keefektifan-outsourcing.html) menyarankan agar:

a.    Komunikasi dua arah antara perusahaan dengan provider jasa outsource (Service Level Agreement) akan kerjasama, perubahan atau permasalahan yang terjadi.

b.    Tenaga outsource telah di training terlebih dahulu agar memiliki kemampuan/ketrampilan.

c.    Memperhatikan hak dan kewajiban baik pengguna outsource maupun tenaga kerja yang ditulis secara detail dan mengingformasikan apa yang menjadi hak-haknya.

Lebih lanjut lagi dijelaskan Junaidi bahwa yang menyebabkan outsourcing menjadi tidak efektif adalah karena kurangnya knowledge, skill dan attitude (K.S.A) dari tenaga outsource.

Menurut Ahmad Zakim (2010, Perjanjian dalam Outsourcing, http://ahmadzakim.blogspot.com/2010/04/ perjanjian-dalam-outsourcing.html) perjanjian kerja antara karyawan outsourcing dengan perusahaan outsourcing biasanya mengikuti jangka waktu perjanjian kerjasama antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing. Hal ini dimaksudkan apabila perusahaan pengguna jasa outsourcing hendak mengakhiri kerjasamanya dengan perusahaan outsourcing, maka pada waktu yang bersamaan berakhir pula kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan outsource. Bentuk perjanjian kerja yang lazim digunakan dalam outsourcing adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Bentuk perjanjian kerja ini dipandang cukup fleksibel bagi perusahaan pengguna jasa outsourcing, karena lingkup pekerjaannya yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan perusahaan.

Karyawan outsourcing walaupun secara organisasi berada di bawah perusahaan outsourcing, namun pada saat rekruitment, karyawan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak perusahaan pengguna outsourcing. Apabila perjanjian kerjasama antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing berakhir, maka berakhir juga perjanjian kerja antara perusahaan outsourcing dengan karyawannya.

Kemudian dijelaskan pula bahwa Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dipandang belum melindungi tenaga kerja dengan sistem outsourcing, oleh karena itu pemerintah, dalam hal ini oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar mengisyaratkan akan menyusun undang-undang tentang outsourcing ini. "Undang-undang ini ternyata tidak memuaskan pengusaha dan iklim investasi, para pekerja juga merasa UU ini tidak diimplementasi dengan jelas," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar usai meresmikan gedung baru Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jatim di Surabaya, Minggu 10 Oktober 2010.
Menurut Muhaimin, pemerintah berinisiatif untuk melakukan kajian ulang. Kementerian telah menyerahkan UU itu untuk dikaji ulang oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), seperti dilansir oleh vivanews (Ismoko Widjaya, 2010, Muhaimin Revisi Outsourcing dan Pesangon, http://nasional.vivanews.com /news/read/182156-muhaimin-revisi-pesangon-dan-outsourcing).

Melihat pembahasan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa sistem outsourcing tidak memberikan jaminan masa depan bagi tenaga kerja layaknya karyawan internal pada sebuah perusahaan. Malah beberapa pihak berpendapat outsourcing merupakan sistem yang mengeksploitasi manusia, hal ini akibat tidak adanya bargaining power  atau daya tawar yang seimbang antara pemilik perusahaan dengan tenaga kerja. Maka dari itu outsourcing melanggar salah satu asas dalam perjanjian.

Daftar Pustaka

Ahmad Zakim (2010, Perjanjian dalam Outsourcing, http://ahmadzakim.blogspot.com/2010/04/perjanjian-dalam-outsourcing.html.

Bima D hartono, 2010, Outsourcing dan Perjanjian Kerja, http://bimadhartono. wordpress.com/.

Gunarto Suhardi, 2006, Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing, Penerbit Universitas Atma Jaya: Yogjakarta.

Hamid Junaidi, 2010, Kebijakan Fiskal Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Pokok Pembangunan, http://pemikircerdas.blogspot.com/.

Hamid Junaidi, 2010, Penerapan Outsourcing di Perusahaan, http://junaidi-huang.blogspot.com/2010/04/penerapan-outsourcing-di-perusahaan.html.

Hamid Junaidi, 2010, Definisi Outsorcing, http://junaidi-huang.blogspot.com/2010/04/definisi-outsourcing.html.

Hamid Junaidi, 2010, Keefektifan Outsourcing,  http://junaidi-huang.blogspot.com/2010/04/keefektifan-outsourcing.html.

Ismoko Widjaya, 2010, Muhaimin Revisi Outsourcing dan Pesangon, http://nasional.vivanews.com /news/read/182156-muhaimin-revisi-pesangon-dan-outsourcing

POTENSI PENERAPAN MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  TANAH DI INDONESIA

Abstraksi

Permasalahan di bidang pertanahan memang tidak akan pernah habis. Ketika ditanya mengenai sebab akibat maka akan sampai pula kita pada permasalahan mengenai bagaimana solusi penyelesaiannya.  Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, akhir-akhir ini tampaknya mulai mendapatkan perhatian dan tempat strategis dari para pihak yang bersengketa. Sejalan dengan isu tersebut, perkembangan hukum di Indonesia-pun mulai membarikan jalan untuk dapat dilakukannya upaya mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa yang lain agar tidak semua persengketaan harus sampai dimuka pengadilan mengingat prosedur serta prosesnya yang  sangat tidak menarik dilihat dari segi waktu, biaya, dan pikiran/tenaga .

A. Pendahuluan

Permasalahan-permasalahan yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut bahkan bisa jadi tidak akan pernah surut mengingat begitu pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk sedangkan tanah yang telah disediakan  Tuhan ini tidak mengembang yang konon justru menciut dikarenakan mencairnya es dikutub sebagai buntut dari pemanasan global. Hal demikian sangat berdampak bagi masyarakat luas serta mendatangkan berbagai permasalahan dalam kehidupan manusia baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang, rawan memunculkan konflik dan sengketa. Coser mencoba memberikan batasan dari konflik, yang dimaksud dengan konflik menurutnya adalah sebagai berikut : “ Conflicts involve stuggles between two or more people over values, or competition for status, power, or scace resources” (Coser dikutip oleh Moore, 1996). Jika konflik itu telah nyata (manifest), maka hal itu disebut sengketa (Moore,1996: 17). pada hakikatnya timbulnya sengketa dibidang pertanahan ini ada tidak lain karena adanya konflik kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya.

Pada umumnya permasalahan-permasalahan ini timbul karena adanya beberapa faktor yang sangat bervariasi, antara lain:

1.     Meningkatnya kebutuhan masyarakat atas tanah untuk keperluan membangun;

2.     Harga tanah yang meningkat dengan cepat;

3.     Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan/haknya;

4.     Belum rapihnya system pembukuan pendaftaran tanah ditubuh Badan Pertanahan Nasional;

5.     Dll.

Penyelesaian terhadap kasus-kasus terkait dengan adanya sengketa tersebut pada umumnya ditempuh melalui jalur pengadilan yang memaksa para pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengeluarkan biaya, sebab semakin lama proses penyelesaian sengketa tersebut, maka semakin membengkaklah biaya yang harus dikeluarkan. Tidak tertutup kemungkinan pula dengan berlarut-larutnya proses ini sangat potensial menimbulkan efek domino terutama pada penurunan produktifitas kerja atau usaha hal ini karena para pihak yang bersengketa harus meluangkan waktu secara khusus serta tenaga dan pikiran terhadap sengketa.

Kenyataan-kenyataan di atas telah membuat gerah banyak pemerhati hukum terkhusus para ahli dibidang hukum pertanahan. Telah banyak solusi hukum yang coba ditawarkan guna memperoleh penyelesaian yang terbaik, baik melalui proses ligitasi (melalui jalur Pengadilan) ataupun melalui jalur penyelesaian diluar pengadilan (non Ligitasi) yang dapat berupa penyelesaian sengketa alternatif semisal negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan lain-lain.

Mediasi sebagai salah satu cara yang ditawarkan guna penyelesaian konfik pertanahan nampaknya kembali memperoleh perhatian. Pilihan penyelesaian konflik melalui proses ini dinilai memiliki banyak kelebihan bila dibandingkan dengan jalan litigasi yang sangat tidak menarik dilihat dari segi waktu, biaya, dan pikiran/tenaga. Mediasi memberikan keleluasaan kepada para pihak yang terlibat konflik untuk merumuskan suatu kesepakatan bersama tanpa tekanan ataupun paksaan, atau yang biasa dikenal dengan istilah win-win solution,  meski dalam prakteknya tidak semua permasalahan yang timbul dapat serta merta diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Dengan demikian tulisan ini lebih lanjut akan mencoba mengupas bagaimana peluang mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa pertanahan.

B. Sengketa Pertanahan

Sengkata berdasarkan pada Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 adalah perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi dilingkungan badan pertanahan nasional. Dengan demikian dari pengertian tersebut maka terdapat suatu hal pokok mengenai sengketa pertanahan yakni terjadinya perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai keabsahan suatu hak atas tanah atau pendaftarannya termasuk pula didalamnya mengenai pendaftaran peralihannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sengketa yang terjadi di ranah hukum pertanahan di Indonesia pada umumnya dapat terjadi antara orang perorangan, antara orang perorangan dengan Badan Hukum, ataupun antara Badan Hukum dengan Badan Hukum, dan tidak tertutup kemungkinan pihak Badan Pertanahan Nasional-pun juga dapat terlibat dalam sengketa, terutama sengketa karena Keputusan yang telah dikeluarkannya, seperti adanya Sertifikat ganda atas satu objek hak atas tanah yang sama atau kesalahan gambar situasi tanah yang mengakibatkan berbedanya luas tanah pada sertipikat dengan kondisi riil dilapangan.

Adapun yang menjadi objek dari sengketa pada permasalahan pertanahan antara lain adalah:

1.     Tanah yang sudah terdaftar

Adalah tanah-tanah yang telah diterbitkan tanda bukti haknya oleh BPN (tanah yang telah bersertipikat).

2.     Tanah yang belum terdaftar

Adalah tanah-tanah yang belum diterbitkan tanda bukti haknya oleh BPN (tanah yang belum bersertipikat).

Adapun sengketa pertanahan sendiri dapat juga terjadi karena adanya perbedaan pendapat ataupun kepentingan yang antara lain mengenai:

1.     Batas-batas suatu bidang tanah;

2.     Penetapan subjek hak atas tanah, karena:

a.   Perbedaan pendapat mengenai waris atau pewarisan;

b.  Sah tidaknya peralihan hak;

c.   Sah tidaknya suatu keputusan pemberian hak atas tanah (keputusan Pejabat TUN).

3.     Terjadinya ganda atau dobel alat bukti;

4.     Perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai peruntukan atau penggunaan hak.

Dari beberapa hal yang dapat menimbulkan sengketa dibidang pertanahan diatas, dalam sejarah hukum pertanahan di Indonesia, sengketa dibidang pertanahan secara garis besar dapat digolongkan kedalam lima kelompok, yakni:

1.     Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan, dan lain-lain;

2.     Kasus-kasus berkenaan dengan Pelanggaran peraturan landreform;

3.     Kasus-kasus berkenaan dengan Ekses-ekses penyediaan tanah untuk pembangunan;

4.     Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah;

5.     Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.

C. Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia

Dalam prakteknya konflik-konflik yang timbul tersebut telah ditempuh beberapa jalur penyelesaian sengketa yang berbeda untuk tiap tipologi permasalahannya. Misalkan sengketa yang timbul berkenaan dengan tanah ulayat seperti yang terjadi di daerah Sumatera Barat. Penyelesaian terhadap sengketa tanah ulayat tersebut dilakukan dengan menghimbau kepada para pihak untuk melakukan konsiliasi dengan dibantu oleh Mamak Kepala Waris atau Penghulu, atau Ninik Mamak yang kemudian hasilnya juga disampaikan kepada beberapa instansi pemerintah. Contoh kasus yang lain, sejalan dengan sengketa sebelumnya, untuk sengketa yang timbul dalam kasus pendudukan rakyat atas tanah perkebunan, maka dalam hal ini dalam UU No. 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya, juga disyaratkan cara penyelesaian melalui musyawarah terlebih dahulu antara para pihak, yakni antara pemagang hak Guna Usaha dan Masyarakat yang menduduki dan menggarap tanah perkebunaan tersebut (Pasal 5 Ayat (4)). Adapun kasus-kasus yang muncul di daerah-daerah lain yang terlanjur masuk kedalam daftar kasus dipengadilan juga dalam prakteknya selalu dicoba ditawarkan untuk dapat berdamai sebagaimana hal ini yang merupakan amanat dari Pasal 130 HIR.

Dari kasus-kasus diatas tercermin bahwa penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia telah lama di coba untuk diselesaikan melalui jalur-jalur damai dengan diselesaikan secara kekeluargaan, dan hal ini pun sejalan dengan pembangunan hukum pertanahan di Indonesia, dimana sejak di keluarkannya Perpres No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang mana dalam struktur organisasi BPN dibentuk satu kedeputian, yakni Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang telah pula ditindak lanjuti dengan diterbitkannya petunjuk teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Melalui Keputusan Kepala BPN RI No. 34 Tahun 2007. Disini dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya dalam berupaya menyelesaikan sengketa pertanahan, BPN melakukan upaya yang antara lain dengan mediasi.           

D. Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia

Dalam pergaulan sosial masyarakat Indonesia, penyelesaian sengketa melalui mekanisme musyawarah sebenarnya telah lama hidup dan berkembang di dalam masyarakat kita, hanya saja Goodpaster (1995:1) mengemukakan bahwa pertimbangan penyelesaian sengketa dalam masyarakat tradisional melalui musyawarah lebih ditekankan untuk menjaga keharmonisan kelompok dan kadang-kadang mengabaikan kepentingan dari pihak-pihak yang bersengketa.

Keberadaan mediasi sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution/ADR) sudah barang tentu bukan lagi menjadi suatu hal yang asing lagi tentunya mengingat hal diatas tersebut. Menurut Susanti Adi Nugroho, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan memuaskan.

Mediasi sebagai jalan menemukan suatu permasalahan yang lebih mengarah pada win-win solution. Adapun menurut Bevan (1992: 3-4) upaya untuk pencapaiannya ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1.     proses pendekatan yang objektif terhadap sumber sengketa lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang saling menguntungkan, dengan catatan, bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik dan bukan pada posisi atau kedudukan para pihak (Rahmadi, 1998: 34). Apabila kepentingan yang menjadi fokusnya, pihak-pihak akan lebih terbuka untuk berbagai kepentingan. Sebaliknya, para pihak akan lebih menutup diri karena hal itu menyangkut harga diri mereka.

2.     kemampuan yang seimbang dalam proses negosiasi atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar-menawar akan menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap yang lainnya.

Dalam bidang pertanahan di Indonesia, belum ada suatu peraturan yang mengatur secara eksplisit memberikan dasar hukum bagi penerapan penyelesaian sengketa alternatif dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Meski demikian hal ini tidak lantas kemudian digunakan sebagai dalih untuk meminggirkan mediasi dalam setiap sengketa yang muncul, hal ini didasarkan bahwa dalam setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan, hakim selalu mengusulkan untuk penyelesaian secara damai oleh para pihak (Pasal 130 HIR), dan juga dengan mengingat telah adanya Perpres No. 10 tahun 2006 diatas.

Meski demikian, pelaksanaan penyelesaian sengketa alternative sangatlah bergantung pada faktor sosial budaya masyarakat. Tentunya akan berbeda penerapannya untuk masing-masing daerah serta dampak yang timbul terhadap penggunaan cara tersebut.

Secara garis besar proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dibagi menjadi dua model besar yang sering digunakan, yakni yang pertama mediasi yang menjadi bagian dari proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang berdasarkan pada Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian yang kedua adalah mediasi yang dilakukan oleh pihak BPN Sesuai dengan Pasal 345 Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional (Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2006) serta Petunjuk tekhnis No. 05/JUKNIS/D.V/2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi (Juknis Mediasi). Namun demikian diluar dari kedua model besar sebelumnya, penyelesaian sengketa pertanahan dengan cara-cara mediasi juga sering dilakukan dengan meminta bantuan-bantuan dari para ahli dibidang pertanahan seperti Advokat, Konsulatan pertanahan atau profesi lain seperti pemuka adat dan lain-lain yang dianggap dapat membantu para pihak yang terlibat dalam konflik untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Dalam tulisan kali ini penulis tidak akan membahas lebih detail mengenai penyelesaian sengketa didalam pengadilan dan akan diangkat pada tulisan selanjutnya namun penulis hanya akan mengangkat mengenai bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui jalan diluar pengadilan.

E. mediasi Pada Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan

   1. Mediasi pada Badan Pertanahan Nasional

Sebagai wujud keinginan dan kepedulian Pemerintah untuk menangani konflik dan sengketa pertanahan yang mempunyai implikasi langsung terhadap 'korban’ di bidang pertanahan, pada BPN Pusat telah dibentuk Deputi V Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Pasal 343 Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2006). Yang selanjutnya pada tingkat Propinsi yaitu pada Kantor Wilayah BPN dibentuk Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan , sedangkan di tingkat Kabupaten/ Kota, yaitu pada setiap Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dibentuk Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara (Pasal 4 dan 27, 32, dan 53 Peraturan Kepala BPN No 4 Tahun 2006).

Lahirnya Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Deputi sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional adalan bagian dari upaya penyelesaian konflik-konflik dibidang pertanahan. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

1.     Perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan;

2.     Pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa, dan konflik pertanahan;

3.     Penanganan masalah, sengketa, dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum;

4.     Penanganan perkara pertanahan;

5.     Pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa, dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya;

6.     Pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan pertanahan;

7.     Penyiapan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikeluarkannya Perpres No 10 tahun 2006 yang membangun satu Kedeputiaan baru tersebut mengisyaratkan dua hal, yakni pertama, penyelesaian berbagai konflik dan sengketa pertanahan itu sudah merupakan hal yang sangat mendesak. Kedua, terdapat suatu keyakinan bahwa tidak semua sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan.

Tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan, telah diterbitkan petunjuk teknis No : 05/JUKNIS/D.V/2007 (juknis mediasi) tentang mekanisme pelaksanaan mediasi yang mengatur secara terperinci mengenai bagaimana proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang bertujuan untuk menyeragamkan pemahaman ataupun standarisasi bagi para mediator yang ditunjuk dalam proses mediasi.

           

            a. Mediator

Berbeda dengan mediasi lainnya, mediasi yang dilakukan oleh badan pertanahan nasional tidak terlalu formal dimana disini para pihak yang berada dalam sengketa dapat menentukan bagaimana prosedur yang akan mereka gunakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, dan tentunya dengan difasilitasi oleh orang atau pejabat yang ditunjuk jajaran BPN yang ditunjuk oleh para pihak yang berperan sebagai mediator.

Mediator sendiri, berdasarkan pada juknis mediasi dibagi menjadi beberapa tipe, yakni :

1.     Mediator jaring sosial (social Network Mediator) yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh masyarakat/ informal seperti ulama, tokoh adat atau yang lainnya yang biasanya dianggap memilki pengaruh besar dalam masyarakatnya. Penyelesaian sengketa disini lebih didasari pada nilai-nilai sosial yang berlaku, semisal nilai religius, adat, sopan santun dan lain-lain

2.     Mediator sebagai pejabat yang bewenang (authoriative mediator) yang biasnya oleh tokoh-tokoh formal seperti pejabat-pejabat yang disyaratkan memiliki kompetensi dibidang permasalahan yang ditangani.

3.     Mediator independen (independent mediator) yang merupakan medator profesional yang memiliki profesi sebagai mediator serta mempunyai legitimasi untuk melakukan negosasi-negosiasi dan medias seper konsultsn hukum, pengacara dan lain lain.

berdasarkan juknis mediasi, proses mediasi dilakukan oleh para pejabat atau pegawai yang ditunjuk dengan surat tugas/ surat perintah dai Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, ataupun Kepala Badan Nasional jadi dapat dikatakan  mediator disini termasuk pada tipe authorative mediator.

b. Mekenisme Pelaksanaan Mediasi

Mekanisme pelaksanaan mediasi disini tidaklah terlampau rumit, terlebih dahulu pertama-tama adalah melakukan persiapan sebelum mempertemukan pihak yang besengketa. Hal-hal yang dilakukan adalah dengan mempelajari pokok serta duduk permasalahan seperti melalui resume telaahan guna mengetahui apakah sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui proses mediasi atau tidak. Dengan demikian, kemudian mediator yang akan memegang proses penyelesaian sengketa tersebut dan mengusasai substansi dari permaslahan yanag dihadapi para pihak yang bersengketa sehingga mediator dapat meluruskan permasalahan-permaslahan, serta kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dalam proses mediasi.

Langkah berikutnya adalah mengundang para pihak yang bekepentingan dalam sengketa, baik mereka yang ada dalam konflik maupun instansi-instansi terkait bila dirasa perlu. Dalam angka mengadakan musyawarah ini diharapkan agar para pihak yang diminta hadir dapat membawa informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Perlu diperhatikan oleh para pihak yang hendak menyelesaikan sengketa pertanahannya dengan memilih BPN sebagai penengahnya adalah ketegasan serta kesediaannya sebelum mediasi dilaksanakan yang kemudian diikuti dengan dibukanya sekat-sekat antara para pihak seperti rasa apriori, tidak memberikan informasi dengan benar, tidak menghormati phak lain ataupun tidak memenuhi aturan main mediasi sehingga berpotensi menghambat proses pencairan suasana konflik antara para pihak sehingga solusi arif dan cerdas akan dapat segera ditemukan. Para pihak haruslah dapat menyamakan persepsi sehingga dapat fokus pada agenda penyelesaian sengketa, demikian pula dengan proses identifikasi kepentingan yang ada pada masing-masing pihak dimana kepentingan disini tidak harus melulu dilihat dari aspek hukum saja. Melainkan dapat pula dilihat dari aspek lain sepanjang memungkinkan lancarnya negosiasi  dan hasilnya tidak keluar dari aturan hukum.

Dalam proses mediasi seorang mediator terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai perannya yakni sebagaimana yang terdapat dalam Juknis Mediasi yaitu antara lain:

1.     mediator adalah berkedudukan sebagai pihak ketiga yang netral serta tidak memihak;

2.     kehendak para pihak, dalam proses mediasi tidak dibatasi sama sekali;

3.     kedudukan para pihak dan kedudukan mediator sendiri harus netral;

4.     kunci dari tahapan mediasi ini adalah penegasan mengenai kesediaan para pihak untuk menyelesaiakn sengketa melalui mediasi dan oleh mediator Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

5.     dalam hal-hal tertentu berdasarkan kewenangannya (otoritas mediator otoritatif) mediator dapat melakukan intervensi dalam proses mencari kesepakatan dari persoalan yang disengketakan (bukan memihak), untuk menempatkan kesepakatan yang hendak dicapai sesuai dengan hukum pertanahan.

Setelah itu kemudian guna memperlancar proses mediasi, dibuatlah aturan-aturan yang kemudian harus dipatuhi oleh para pihak. Atura-aturan tersebut dapat merupakan inisiatif dari mediator atau dengan disusun berdasarkan kesepakatan para pihak, juga pengaturan mengenai dalam hal serta bagaimana aturan ini dapat disimpangi. Aturan-aturan tersebut antara lain adalah untuk menentukan mengenai:

1.     apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang mediator.

2.     aturan mengenai tata tertib diskusi dan negosiasi.

3.     pemanfaatan kaukus.

4.     pemberian waktu untuk berpikir, dan sebagainya.

Biasanya dalam merumuskan atura-aturan inipun sudah memakan waktu yang panjang, namun bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan.

Dalam proses mediasi yang dilakukan dengan pikiran yang bersih, masing masing pihak dapat memberikan dan berhak untuk memperoleh segala informasi atau data yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa. Adapun para pihak dapat membantah ataupun meminta klarifikasi dari pihak lainnya dengan tetap wajib menghormati pihak lainnya. Para pihak diminta untuk menyampaikan permasalahan serta opsi-opsi alternatif yang mereka tawarkan, sehingga dapat ditarik suatu keterkaitan serta dalam perjalanannya proses negosiasi akan selalu terfokur pada persoalan tersebut.

Dari proses negosiasi di atas dapatlah diketahui beagaimana kepentingan-kepentingan yang bermain dalam proses negosiasi karena faktor kepentingan dalam mediasi ini sangat berpotensi mempengaruhi hasil akhir dari mediasi. Berdasarkan pada kepentingan kepentingan tersebut dapatlah ditarik beberapa opsi dari masing masing pihak yang selanjutnya kemudian dapat dilakukan pengumpulan pilihan-pilihan penyelesaian yang dihasilkan dari proses tersebut untuk dapat diketahui alternatif-alternatif penyelesaian beserta berbagai catatannya yang kemudian akan dipilih oleh para pihak. Untuk menentukan keputusan, para pihak diperkenankan untuk meminta petunjuk dari pihak ketiga seperti pengacara, atau para ahli mengenai opsi-opsi yang ada tersebut yntuk menenmukan solusi terbaik sebelum dibawa kepada negosiasi akhir dimana akan diambilkan keputusan.

Setelah itu kemudian proses mediasi memasuki tahapan akhir yakni negosiasi final dimana para pihak melakukan klarifikasi ketegasan mengenai opsi-opsi yang telah disepakati bagi penyelesaian sengketa yang dimaksud. Keluaran akhir dari tahapan ini adalah putusan penyelesaian sengketa yang merupakan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa yang diterima oleh masing-masing pihak.

c. Kesepakatan Penyelesaian Sengketa

Setelah tercapainya kesepakatan mengenai keputusan penyelesaikan opsi yang dipilih oleh para pihak beserta hak dan kewajibannya. Kemudian hasil ini kembali diklarifikasi kepada para pihak yang bertujuan agar para pihak tidak ragu-ragu lagi akan pilihannya sehingga akhirnya dapat melaksanakan keputusan tersebut dengan sukarela. Setelah tidak adanya lagi keragu-raguan ditubuh para pihak, kemudian hasil dari kesepakatan ini dirumuskan kedalam bentuk kesepakatan atau perjanjian dan di tandatangani oleh para pihak dan mediator, dengan demikian setelah sekepakatan tersebut dituangkan kedalam perjanjian maka secara substansi mesiasi telah usai dan semua kegiatan mediasi dituangkan dalam Berita Acara Mediasi.

Hasil dari perjanjian ini kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya oleh masing-masing pihak dengan asas itikad baik, pelaksanaan tersebut dapat dengan dilakukannya perbuatan hukum di hadapan pejabat yang berwenang seperti Notaris atau PPAT  serta atau apabila terjadi peralihan hak maka dapat segera didaftarkan pada kantor Pertanahan. Tentunya apabila BPN adalah juga masuk kedalam pihak yang bersengketa, BPN haruslah beritikad baik untuk dapat melaksanakan hasil mediasi ini.

2. Mediasi Oleh Pihak Lain

            Dalam prakteknya, penyelesaian sengketa dengan jalan damai oleh para pihak yang tengah berada dalam sebuah konflik terkadang juga dapat menggunakan cara mediasi dengan menunjuk mediator dari pihak lain seperti Advokat, Konsultan tanah atau yang lainnya. Mediator dalam hal ini tetap ditunjuk berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa dengan tetap berpegang pada asas itikad baik para pihak sebelum memulai perundingan.

            Sejatinya mediasi pada model ini tidak hanya dipergunakan dalam proses menyelesaikan sengketa dibidang pertanahan saja tetapi juga dipergunakan untuk penyelesaikan sengketa-sengketa lain diluar itu. Untuk dapat memberikan sedikit gambaran menenai bagaimana mediasi model ini bekerja, berikut penulis akan gambarkan secara singkat megenai pihak hingga perumusan hasil mediasinya.

a.     Mediator

Dalam sebuah proses mediasi, sejatinya pihak yang paling berperan adalah pihak-pihak yang bersengketa atau yang mewakili mereka. Mediator  semata-mata hanyalah menjadi fasilitator dan penghubung untuk menemukan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator sama sekali tidak dibenarkan untuk menentukan arah, apalagi menetapkan bentuk maupun isi penyelesaian yang harus diterima secara mutlak oleh para pihak. Namun, mediator diperbolehkan untuk menawarkan pilihan-pilihan berdasarkan usul-usul pihak-pihak yang bersengketa untuk sekedar meminimalisir perbedaan di antara mereka sehingga terjadi kesepakatan.

Seorang mediator adalah ditunjuk oleh kedua belah pihak berdasar kesepakatan para pihak berdasarkan pada kepercayaan pada integritas personal serta kopetensi seseorang dalam bidang yang menjadi sengketa. Yang terpenting adalah seorang mediator harus mengetahui secara psikologis kondisi para pihak, sehingga mereka merasa nyaman dan permasalahannya pun terselesaikan dengan nyaman pula. Selain itu, mediator haruslah mempunyai kemampuan analisis dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi para pihak yang terlibat sengketa. Dia harus bisa memahami dan memberikan reaksi positif atas persepsi masing-masing pihak. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan baik dan kepercayaan.

b.    Proses penyelesaian

Dalam hal alur penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi yang masuk pada ranah penyelesaian sengketa diluar pengadilan kurang lebih secara garis besar dapat dikatakan sama namun dapat dikatakan tidaklah seformal proses mediasi-mediasi yang sebelumnya.

Mediasi pada model ini lebih dapat dipahami sebagai pelaksanaan dari itiksd bsik kedua belah pihak yang sangat ingin menyelesaikan permasalahan mereka dengan hasil yang lebih berimbang.

Proses pelaksanaannya tidaklah rumit, para pihak hanya langsung membuat kesepakatan untukmenunjuk siapa yang akan mereka percaya menjadi mediator saja, lalu kemudian dengan bersama-sama mediator para pihak menyepakati mengenai waktu, tempat serta biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam proses mediasi.

Setelah para pihak bersepakat mengenai siapa yang akan mereka tunjuk sebagai mediator, kemudian para pihak mulai dengan pelaksanaan dari agenda-agenda yang telah mereka sepakati bersama dengan mediator. Yang perlu diingat dalam proses ini adalah bahwa perlu adanya proses komunikasi yang terbuka, jujur, kooperatif serta mematuhi segala agenda yang telah disepakati sebelumnya.

c.     Hasil kesepakatan dan pelaksanaan hasil kesepakatan

Tanpa menapikkan bahwa terkadang dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan bahwa proses mediasi juga dapat dinyatakan gagal karena tidak dapat ditemukannya satu titik temu akan tetapi mediasi yang berjalan optimal dengan memperhatikan rambu-rambunya tak jarang juga yang berujung pada lahirnya kesepakatan perdamaian. Setelah melewati perjalanan panjang dari proses mediasi sampai pada tahapan memilih opsi-opsi penyelesaian untuk dapat memilih hasil yang terbaik, kemudian kita beranjak pada bagaimana kemudian perwujudan dari hasil kesepakatan tersebut. Hasil kesepakatan yang telah melalui berbagai proses tersebut kemudian sebaiknya atau yang biasa dilakukan adalah dengan cara dituangkan kedalam format Perjanjian perdamaian secara dibawah tangan yang kemuadian ditanda tangani oleh kedua belah pihak plus mediator dan juga dapat ditambahkan dengan beberapa saksi. Atau selain itu kesepakatan inipun juga dapat dibawa kehadapan notaris untuk dapat diwujudkan kedalam bentuk akta perdamaian sehingga mendapatkan kekuatan pembuktian sebagai alat buktiyang otentik.

Sebenarnya, apakah hasil dari kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa tersebut akan dituangkan kedalam perjanjian dibawah tangan atau akta otentik adalah tidak lain dengan pertimbangan-pertimbangan mengenai bagaimana kekuatan dari perjanjian tersebut. Tentunya disini alangkah lebih baiknya apabila hasil dari kesepakatan para pihak ini kemudian dibawa kehadapan notaries untuk dapat dituangkan dalam bentuk formal sebuah akta perdamaian, karena tujuan dari di-aktakannya kesepkatan ini adalah apabila salah satu pihak dikemudian hari mengingkari dengan tidak beritikad baik melaksanakan hasil perdamaian tersebut maka akta perdamaian ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dipangadilan bahwa telah adanya wan prestasi terhadap perjanjian ini. Oleh karena itu kenapa dari awalnya diharapkan sebelum memasuki proses mediasi para pihak diminta telah memiliki itikad baik, yang selain dapat mempermudah ditemukannya titik temu juga tentunya dalam pelaksanaan hasil mediasi tersebut.

E. Kesimpulan

            Dari uraian-uraian singkat mengenai beberapa proses penyelesaian sengketa dengan mediasi diatas berikut penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1.     Tidak semua permasalahan yang menimbulkan sengketa didalamnya harus diselesaikan melalui proses persidangan.

2.     Penyelesaian konflik pertanahan ataupun sengketa lainnya sebaiknya dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi, baik itu dengan menempuh mediasi yang dilakukan oleh pihak BPN Sesuai dengan Pasal 345 Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional. Ataupun juga dapat ditempuh dengan cara meminta bantuan-bantuan dari para ahli dibidang pertanahan seperti Advokat, Konsulatan pertanahan atau profesi lain yang dianggap dapat membantu para pihak yang terlibat dalam konflik untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

3.     Dalam proses mediasi haruslah sangat diperhatikan mengenai bagaimana aturan serta berlakunya asas itikad baik yang harus selalu diperhatikan para pihak, baik itu sebelum memulai mediasi juga dalam pelaksanaan hasil mediasinya nanti.