Sistem Outsourcing

A.   Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara besar, yang terletak di antara dua benua dan dua samudera. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara berpenduduk terbanyak di dunia, tidak kurang dari 240 juta jiwa mendiami wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini. Sebagai negara yang berpenduduk sangat padat, maka Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan sumber daya manusia yang sangat berlimpah apabila dilandasi dengan pelatihan dan pendidikan yang bermutu dan merata bagi segenap rakyatnya.

Tetapi banyaknya sumber daya manusia yang ada tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, Hamid Junaidi (2010, Kebijakan Fiskal Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Pokok Pembangunan, http://pemikircerdas.blogspot.com/) dalam blog nya menegaskan bahwa jumlah pengangguran pada tahun 2008 sebanyak 9,43 juta jiwa atau 8, 46%  dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Banyaknya jumlah pengangguran tersebut yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mencukupi berdampak pada perebutan dalam lowongan pekerjaan yang ada. Sering kita lihat fenomena angkatan kerja yang berbondong-bondong dalam melamar pekerjaan, melihat fenomena tersebut maka belakangan ini muncullah istilah outsourcing yang dianggap dapat menjembatani kepentingan antara para pencari kerja dan pemilik atau pemimpin perusahaan baik itu perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta.

Maka dari itu tugas ini dibuat untuk mengetahui secara garis besar apakah outsourcing itu, manfaat dan kerugiannya bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian outsourcing baik bagi pihak karyawan maupun pihak perusahaan, serta perlindungan hukum bagi para pekerja perjanjian outsourcing ini.

B.   Definisi Outsourcing

Sebelum kita membahas mengenai istilah outsourcing yang pada saat ini sedang menjadi trend atau model dalam dunia kerja, maka ada baiknya apabila kita terlebih dahulu mengetahui definisi dan pengertian dari outsourcing itu sendiri, Bima D hartono (2010, Outsourcing dan Perjanjian Kerja, http://bimadhartono. wordpress.com/) mengungkapkan bahwa outsourcing adalah suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, dimana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.

Lebih lanjut lagi, Gunarto Suhadi (2006, Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing, Penerbit Universitas Atma Jaya: Yogjakarta) mengatakan bahwa pengertian tenaga kontrak outsourcing nampaknya hanyalah pengertian practical saja terutama di pandang dari sudut pengusaha sebagai pemberi kerja. Dalam situasi sekarang ini di mana banyak berdiri perusahaan dan pabrik-pabrik maka nampaknya sulit bagi perusahaan untuk merekrut atau menjaring tenaga kerja dalam jumlah banyak secara langsung. Biasanya mereka meminta agen atau biro jasa umum yang dapat mengumpulkan tenaga kerja yang cukup. Lama kelamaan biro jasa ini pekerjaannya mengkhususkan diri dalam penyediaan tenaga kerja, dan jadilah mereka perusahaan penyedia tenaga kerja.

Kemudian Gunarto Suhadi berpendapat bahwa, defenisi yang paling dekat menurut undang-undang mengenai kontrak outsourcing terdapat pada Pasal 35 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri dari:

a.    Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan.

b.    Lembaga swasta yang berbadan hukum yang memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang di tunjuk.

Dari beberapa definisi di atas, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa secara garis besar tidak ada hubungan langsung antara perusahaan dengan pekerja, karena secara resmi pekerja adalah karyawan tetap dari perusahaan outsourcing. Gajinya pun dibayarkan oleh perusahaan outsourcing setelah pihaknya memperoleh pembayaran dari perusahaan pemakai tenaga kerja. Tentu saja gaji itu diberikan kepada tenaga kerja setelah dipotong oleh perusahaan outsourcing.

C.   Manfaat dan Kelemahan Sistem Outsourcing

Secara umum outsourcing banyak digunakan oleh perusahaan swasta dan BUMN, hal ini terlihat dari survei yang dilakukan menggunakan kuesioner dengan convinience sampling kepada 44 perusahaan (Hamid Junaidi, 2010, Penerapan Outsourcing di Perusahaan, http://junaidi-huang.blogspot.com/2010/04/penerapan -outsourcing-di-perusahaan.html). Dari 73%, perusahaan yang sepenuhnya menggunakan tenaga outsource merupakan jenis industri perbankan, kertas, jasa pendidikan, pengolahan karet & plastik, serta industri makanan & minuman. Sedangkan industri alat berat, mesin dan sarana transportasi (otomotif dan suku cadang) menggunakan tenaga outsource sebanyak 57.14%. Untuk industri farmasi & kimia dasar (80%), industri telekomunikasi & informasi teknologi (60%) dan industri lainnya sebanyak 50% terdiri dari industri jasa pemeliharaan pembangkit listrik, konsultan, EPC (enginering, procurement, construction), pengolahan kayu, kesehatan, percetakan & penerbitan, dan elektronik.
Jika dilihat dari status kepemilikan, diketahui bahwa BUMN, Joint Venture dan Nirlaba menggunakan 100% tenaga outsource dalam kegiatan operasionalnya. Sedangkan untuk swasta nasional menggunakan tenaga outsource sebanyak 57.69% dan swasta asing menggunakan sebanyak 85.71%.

Dari hasil survei tersebut dapatlah dilihat besarnya tenaga outsourcing yang dibutuhkan pada suatu perusahaan. Secara garis besar, outsourcing memberikan keuntungan kepada pemakai tenaga kerja dari kerepotan dalam hubungan karyawan dan majikan bagi perusahaan pemakai tenaga kerja. Perusahaan tidak perlu memikirkan berbagai kesulitan tentang tuntutan kenaikan upah (UMR), tidak perlu menanggung biaya kesehatan, biaya pemutusan hubungan kerja dengan karyawan outsourcing, dan lain-lain yang seharusnya menjadi beban majikan. Bahkan dapat diperjanjikan bahwa semua kerugian dan tuntutan disebabkan kesalahan pihak karyawan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan outsourcing.

Dilain pihak, sistem outsourcing juga dapat memberikan beberapa keuntungan bagi para pencari kerja, utamanya bagi pencari kerja yang baru saja lulus dari pendidikan yang telah di tempuhnya (fresh graduated). Dengan sistem outsourcing, pencari kerja tidak harus bersusah payah dalam mengajukan lamaran pekerjaannya, tidak harus memasukkan aplikasi lamaran pekerjaan pada tiap-tiap perusahaan dan bidang-bidang pekerjaan yang ditemuinya, serta mendapat pelatihan yang mencukupi dari perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing, kemudian tentu saja mendapatkan pengalaman yang berharga tentang dunia kerja.

Disamping memiliki kelebihan, outsourcing juga memiliki beberapa kelemahan, utamanya bagi para pekerja (Bima D hartono, 2010, Outsourcing dan Perjanjian Kerja, http://bimadhartono. wordpress.com/) , yaitu:

1.    sistem kerja outsourcing membuat status hubungan kerja buruh menjadi tidak jelas.

2.    outsourcing berakibatkan kepada semakin lemahnya posisi buruh dalam perusahaan.

3.    outsourcing akan menghilangkan hak serta jaminan masa depan buruh

4.    outsourcing mempraktekkan dehumanisasi atau pengingkaran hak dasar seseorang layaknya manusia yang bebas dan merdeka.

5.    outsourcing akan mengakibatkan tingkat pengangguran yang semakin tinggi.

6.    outsourcing akan semakin meminimalisir fungsi dan peran serikat dalam perusahaan.

Melihat besarnya manfaat serta beberapa kekurangan dari sistem outsourcing, maka tidaklah heran apabila menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat tentang keefektifan outsourcing dalam penerapannya di dunia kerja dewasa ini. Junaidi (2010, Definisi Outsorcing, http://junaidi-huang.blogspot.com/2010/04/definisi-outsourcing.html) merumuskan beberapa pro dan kontra dari pendapat masyarakat tentang sistem outsourcing tersebut, yaitu:

a.    Pro sistem outsourcing:

Ø  Business owner  bisa fokus pada core business

Ø  Cost Reduction

Ø  Biaya investasi berubah menjadi biaya belanja

Ø  Tidak lagi dipusingkan oleh turn over tenaga kerja

Ø  Bagian dari modernisasi dunia kerja.

b.    Kontra sistem Outsourcing:

Ø  Ketidakpastian status ketenagakerjaan dan ancaman PHK bagi tenaga kerja

Ø  Perbedaan perlakuan compencation and benefit antara karyawan internal dan karyawan outsource.

Ø  Career path di sistem outsourcing seringkali kurang terencana dan terarah.

Ø  Perusahaan pengguna jasa sangat mungkin memutuskan hubungan kerjasama dengan outsourcing provider dan mengakibatkan ketidakjelasan status kerja buruh.

Ø  Eksploitasi manusia.

Dengan melihat beberapa manfaat dan kekurangan sistem outsourcing di atas, maka mau tidak mau, kita dihadapkan pada pilihan untuk menjalankan sistem outsourcing ini demi mengikuti perkembangan dunia kerja dan keefektifan dalam penyaringan sumber daya manusia. Agar sistem outsourcing ini dapat berjalan dengan efektif, maka Junaidi (2010, Keefektifan Outsourcing,  http://junaidi-huang.blogspot.com/2010/04/keefektifan-outsourcing.html) menyarankan agar:

a.    Komunikasi dua arah antara perusahaan dengan provider jasa outsource (Service Level Agreement) akan kerjasama, perubahan atau permasalahan yang terjadi.

b.    Tenaga outsource telah di training terlebih dahulu agar memiliki kemampuan/ketrampilan.

c.    Memperhatikan hak dan kewajiban baik pengguna outsource maupun tenaga kerja yang ditulis secara detail dan mengingformasikan apa yang menjadi hak-haknya.

Lebih lanjut lagi dijelaskan Junaidi bahwa yang menyebabkan outsourcing menjadi tidak efektif adalah karena kurangnya knowledge, skill dan attitude (K.S.A) dari tenaga outsource.

Menurut Ahmad Zakim (2010, Perjanjian dalam Outsourcing, http://ahmadzakim.blogspot.com/2010/04/ perjanjian-dalam-outsourcing.html) perjanjian kerja antara karyawan outsourcing dengan perusahaan outsourcing biasanya mengikuti jangka waktu perjanjian kerjasama antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing. Hal ini dimaksudkan apabila perusahaan pengguna jasa outsourcing hendak mengakhiri kerjasamanya dengan perusahaan outsourcing, maka pada waktu yang bersamaan berakhir pula kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan outsource. Bentuk perjanjian kerja yang lazim digunakan dalam outsourcing adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Bentuk perjanjian kerja ini dipandang cukup fleksibel bagi perusahaan pengguna jasa outsourcing, karena lingkup pekerjaannya yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan perusahaan.

Karyawan outsourcing walaupun secara organisasi berada di bawah perusahaan outsourcing, namun pada saat rekruitment, karyawan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak perusahaan pengguna outsourcing. Apabila perjanjian kerjasama antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing berakhir, maka berakhir juga perjanjian kerja antara perusahaan outsourcing dengan karyawannya.

Kemudian dijelaskan pula bahwa Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dipandang belum melindungi tenaga kerja dengan sistem outsourcing, oleh karena itu pemerintah, dalam hal ini oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar mengisyaratkan akan menyusun undang-undang tentang outsourcing ini. "Undang-undang ini ternyata tidak memuaskan pengusaha dan iklim investasi, para pekerja juga merasa UU ini tidak diimplementasi dengan jelas," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar usai meresmikan gedung baru Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jatim di Surabaya, Minggu 10 Oktober 2010.
Menurut Muhaimin, pemerintah berinisiatif untuk melakukan kajian ulang. Kementerian telah menyerahkan UU itu untuk dikaji ulang oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), seperti dilansir oleh vivanews (Ismoko Widjaya, 2010, Muhaimin Revisi Outsourcing dan Pesangon, http://nasional.vivanews.com /news/read/182156-muhaimin-revisi-pesangon-dan-outsourcing).

Melihat pembahasan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa sistem outsourcing tidak memberikan jaminan masa depan bagi tenaga kerja layaknya karyawan internal pada sebuah perusahaan. Malah beberapa pihak berpendapat outsourcing merupakan sistem yang mengeksploitasi manusia, hal ini akibat tidak adanya bargaining power  atau daya tawar yang seimbang antara pemilik perusahaan dengan tenaga kerja. Maka dari itu outsourcing melanggar salah satu asas dalam perjanjian.

Daftar Pustaka

Ahmad Zakim (2010, Perjanjian dalam Outsourcing, http://ahmadzakim.blogspot.com/2010/04/perjanjian-dalam-outsourcing.html.

Bima D hartono, 2010, Outsourcing dan Perjanjian Kerja, http://bimadhartono. wordpress.com/.

Gunarto Suhardi, 2006, Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing, Penerbit Universitas Atma Jaya: Yogjakarta.

Hamid Junaidi, 2010, Kebijakan Fiskal Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Pokok Pembangunan, http://pemikircerdas.blogspot.com/.

Hamid Junaidi, 2010, Penerapan Outsourcing di Perusahaan, http://junaidi-huang.blogspot.com/2010/04/penerapan-outsourcing-di-perusahaan.html.

Hamid Junaidi, 2010, Definisi Outsorcing, http://junaidi-huang.blogspot.com/2010/04/definisi-outsourcing.html.

Hamid Junaidi, 2010, Keefektifan Outsourcing,  http://junaidi-huang.blogspot.com/2010/04/keefektifan-outsourcing.html.

Ismoko Widjaya, 2010, Muhaimin Revisi Outsourcing dan Pesangon, http://nasional.vivanews.com /news/read/182156-muhaimin-revisi-pesangon-dan-outsourcing