Konfigurasi Politik

1.      Perbedaan Politik Hukum Berdasarkan Konfigurasi Politik

Konfigurasi politik diartikan sebagai kekuatan-kekuatan politik yang riil dan eksis dalam suatu sistem politik.Konfigurasi politik memiliki susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan (berbeda), yaitu:

a.       Konfigurasi politik demokratis

Dimana susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik. Dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat, di dalam konfigurasi politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah. Karakter dari konfigurasi politik demokratis adalah populist, progressive, dan limited interpretation.

·         Konfigurasi politik demokratis melahirkan produk hukum yang sifatnya responsive.

b.      Konfigurasi politik otoriter

Dimana susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elite kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elite politik yang kekal, serta di balik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan. Karakter dari kofigurasi politik otoriter adalah elitist, conservatif, dan open interpretation.

·         Konfigurasi politik otoriter melahirkan produk hukum yang sifatnya ortodoks atau konservatif.

2.      Kerangka Hubungan Di Antara Stake-holders Politik Hukum Nasional

Rakyat

Eksekutif                                                     Legislatif                                           Yudikatif

(Presiden)                                                  ( DPR-DPD)                                           (MA)

 

Menteri        DP                                                     BPK                                        Bdn.Kehakiman

Dari gambar di atas, terlihat kekuasaan judicial, legislatif (pembuat peraturan), dan eksekutif (pelaksana), masing-masing dari cabang kekuasaan itu memiliki otoritas dan secara relatif memonopoli otoritas itu untuk menghasilkan kekuasaan yang spesifik. Walaupun demikian, itu tidak berarti ketiga institusi pokok negara modern itu tidak saling berinteraksi. Dalam beberapa keadaan, bahkan ketiga institusi itu mengembangkan hubungan kekuasaan yang secara inheren juga menyimpan prinsip saling ketergantungan.

Gambar di atas belum meliputi seluruh dari pemegang kekuasaan politik atau pihak yang berkepentingan. Dalam sistem politik dikenal istilah Infrastruktur politik yang meliputi: partai politik, kelompok kepentingan, kelompok masyarakat, jurnalis/pers, kelompok pelajar, media komunikasi politik,dll; dan Suprastruktur politik (eksekutif, legislatif, yudikatif). Yang keduanya merupakan faktor penting yang mempengaruhi politik hukum nasional kita.

3.      Hubungan Antara Demokratisasi dan Politik Hukum

Demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Adapun ciri-ciri negara demokrasi adalah:

a.       Supremasi hukum

b.      Pemilihan umum yang bebas

c.       Pemerintah dibawah kontrol nyata masyarakat

d.      Prinsip mayoritas

e.       Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis

Adanya demokratisasi dalam suatu negara memberi peluang kepada rakyat untuk ikut serta berpartisipasi  didalam menentukan kebijakan sehingga dapat melahirkan hukum yang sifatnya responsif. Dari hal itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa hubungan antara demokratisasi dengan politik hukum adalah demokratisasi akan melahirkan politik hukum yang terbuka, dalam artian memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi menentukan kebijakan baik yang sudah ada maupun yang akan ada tersebut tidak hanya didominasi oleh lembaga pemerintah/legislatif saja, tapi pikiran-pikiran masyarakat dan keadaan yang terjadi di masyarakat juga diambil dalam rangka penentuan kebijakan, sehingga produk hukum atau hukum yang akan diberlakukan lebih bersifat responsif dan aspiratif.